Memilih Pemimpin dan Hukumnya Menurut Perspektif Lembaga Peradaban Luhur dan Forum Bahtsul Masail Kebangsaan

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, Koranmadura.com – Lembaga Peradaban Luhur (LPL) dan Forum Bahtsul Masail Kebangsaan (FBMK) menggelar diskusi berjudul “Apa Hukumnya Memilih Pemimpin nan Merupakan Pelaku Pelanggaran HAM?” di Kopi Dari Hati, Grand Panglima Polim, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1/2024).

Diskusi ini menyoroti peran umat Islam dalam memilih calon presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Narasumber dalam obrolan ini melibatkan Prof. Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag, Guru Besar Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; KH Sulaiman Rohimin, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta; dan KH Abdullah Albarkah, Forum Bahtsul Masail Kebangsaan (FBMK). Diskusi dipandu oleh moderator Yusuf MARS.

Umat Islam diajak untuk bersikap selektif dalam memilih calon presiden pada Pilpres 2024. Kiai Sulaiman Rohimin, perwakilan FKUB Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa pemimpin nan terpilih nantinya bakal mempengaruhi nasib bangsa ke depan. Idealnya, pemimpin kudu memenuhi empat sifat nan diajarkan oleh Rosulullah SAW, ialah sidiq, amanah, tablig, dan Fatonah.

“Dalam pemilihan pemimpin, kita kudu memilih sesuai aliran Islam. Memilih pemimpin nan bermasalah dengan HAM dapat dianggap haram lantaran pemimpin itu bertanggung jawab sampai di akhirat,” papar Kiai Sulaiman Rohimin.

Prof. Dr. Yayan Sopyan, seorang mahir norma syariah, menekankan pentingnya memilih pemimpin dengan hati-hati. Menurutnya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk imamah alias kepemimpinan. Prof. Yayan menjelaskan bahwa memilih pemimpin sebanding dengan memilih dasar hukum, seperti memilih hadits nan bakal dijadikan landasan.

“Memilih pemimpin kudu dilakukan dengan jeli lantaran itu adalah kewajiban. Pemimpin bakal menentukan ulil amri, dan memilih pemimpin bermasalah dengan HAM dianggap haram,” ujarnya.

KH Abdullah Albarkah dari FBMK menambahkan bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk memerlukan pemimpin nan dapat menjaga kemajemukan tersebut. Dalam konteks ini, memilih pemimpin bukan hanya hak, melainkan tanggungjawab setiap Muslim.

“Allah memerintahkan kita untuk memilih pemimpin. Mencari pemimpin adalah kewajiban, dan Allah melarang golput. Memilih pemimpin nan melanggar HAM juga dilarang,” ungkap Kiai Abdullah Albarkah.

Diskusi juga menyoroti pelanggaran HAM nan mengenai dengan pemimpin. Prof. Yayan menjelaskan perbedaan antara pelanggaran HAM dan tindakan kriminal. Ia menegaskan bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh negara alias kekuasaan, dan pemilihan pemimpin pelanggar HAM kudu dihindari.

“Memilih calon presiden pelanggar HAM hukumnya haram. Pelanggaran HAM itu kejahatan nan kudu dicegah. Mencegah pemimpin nan berpotensi melanggar HAM adalah suatu kewajiban,” tegas Prof. Yayan.

Kiai Rakhmad Zailani Kiki dari LPL Lembaga Peradaban Luhur menekankan agar umat Islam tidak terkecoh dengan rumor HAM nan muncul saat Pilpres. Ia meminta penyelesaian tindakan Kamisan, nan telah berjalan selama lebih dari 20 tahun, agar tidak terus menghantui calon presiden pelanggar HAM.

“Ingat, membunuh satu manusia dianggap membunuh seluruh manusia. Selesaikan tindakan Kamisan agar tidak menghantui calon presiden pelanggar HAM,” tutur Kiai Rakhmad Zailani Kiki. (Icel)

Selengkapnya
Sumber Koranmadura
Koranmadura