Komisi II Minta Bupati Sampang Turun Tangan ke Diskopindag, Ini Sebabnya

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

MADURANEWS.CO, Sampang– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meminta bupati Sampang untuk turun tangan mengkroscek capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasar tahun 2023.

Permintaan itu disampaikan setelah capaian PAD Pasar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) setempat nan hanya 58 persen dari sasaran ditahun lalu.

Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin mengatakan, bahwa minimnya capaian PAD Pasar itu perlu di pertimbangan secara menyeluruh keterkaitannya dengan ketidak tercapainya itu disetor apa. Apakah itu retribusi, apa itu pajak, alias itu dividen. Ketika itu sudah ditemukan penyebabnya, maka perlu ditelusuri, kenapa ini tidak tercapai.

“Dalam perihal ini kami berambisi pemerintah melakukan pertimbangan diri terlebih dulu sebelum akhirnya kami kelak kroscek secara kelembagaan,” katanya kepada maduranews, Kamis (11/01/2024).

Agus menuturkan, bahwa dengan kebijakan pemerintah nan baru bahwa ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan seterusnya itu. Menurut dia, tentu kelak itu bakal berakibat signifikan kepada finansial pemerintah daerah.

“Ketika ini kelak berakibat kepada finansial daerah, tentu nan bakal terkena imbasnya adalah masyarakat secara umum, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tuturnya.

Masalah argumen Kabid pasar Diskopindag nan mengatakan bahwa adanya pasar Bringkoning nan diklaim pihak ketiga dan sepinya dagangan pedagang di pasar nan ada di kota Bahari adalah salah satu aspek minimnya capaian PAD. Agus menyampaikan, jika sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara info tetap pihaknya terima. Tapi dia juga mempertanyakan postur dalam PAD pasar Bringkoning itu berapa persen. Keterkaitan dengan lesu alias sepinya pasar-pasar, menurutnya itu tentunya ada beberapa indikator. itu berbanding lurus alias simetris dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat alias perputaran ekonomi berbanding lurus apa tidak? Kalau tidak berfaedah itu hanya sekedar klaim.

“Oleh karenanya, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, baik berupa kebenaran dan data, maka bisa kita terima,” tegasnya.  

Agus juga mengungkapkan jika dari sisi kinerja, Diskopindag perlu dievaluasi. Kemudian berikutnya pihaknya bakal mereview targetnya. Karena menurut dia persoalan capaiannya itu sama dengan potensi dikurangi realita. Realitanya ada, misal potensinya ada 10, realitanya ada 9, maka sasaran itu kudu 10. Apakah targetnya nan terlalu tinggi dan melampaui. Misal potensinya 10, targetnya 11, berfaedah ini kan targetnya nan melampaui potensi. Dan perihal tersebut kembali ke politik anggaran.

“Sekarang jika mau ketercapaian kinerja, potensinya sepuluh, targetnya dikasih delapan. Sehingga dia bakal mencapai sasaran 120 persen. Artinya, dalam perihal ini tidak seluruhnya itu menjadi kesalahan alias Human Eror teman-teman Diskopindag nan mempunyai kewenangan dalam perihal ini. Tetapi kita kajian dulu, Jangan-jangan targetnya nan terlalu melampaui,” ujarnya.

Selain itu, Agus meminta Diskopindag untuk segera melakukan pertimbangan secara menyeluruh kepada Sumber Daya Manusia (SDM) nan ada. Kemudian Diskopindag nan kudu ada terobosan kedepannya, nan salah satunya dengan penggunaan e-money.

“Ini parah, pak bupati kudu turun tangan untuk mengaudit itu dengan capai PAD nan hanya 58 persen. Itu kandas total lantaran tidak sampai 60 persen capaiannya dari target,” pungkasnya. (san)

Selengkapnya
Sumber Madura News
Madura News