Jelang Pelaksanaan PIT, Menteri Trenggono Temui Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

JAKARTA, Koranmadura.com – Untuk membahas penyelenggaraan kebijakan ekonomi biru Penangkapan Ikan Terukur (PIT) nan mulai bertindak awal tahun depan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui belasan nelayan dan pelaku upaya perikanan nan tergabung dalam organisasi Front Nelayan Bersatu (FNB) di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Pertemuan tersebut di antaranya membahas sistem kuota penangkapan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “PIT kita terapkan untuk kemajuan sektor perikanan tangkap dan juga menjaga keberlanjutan ekologi,” ungkap Menteri Trenggono pada pertemuan tersebut, seperti dilansir kkp.go.id.

KKP sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2023 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. KKP juga mengeluarkan Serat Edaran Men-KP Nomor 1569 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada 2 Oktober lalu.

Sesuai surat info tersebut, perizinan berupaya subsektor penangkapan ikan dan pengakutan ikan nan sebelumnya bakal berubah menjadi format Penangkapan Ikan Terukur. Pengajuan perubahan format dibuka mulai 1 sampai 18 November 2023.

Sedangkan pemisah waktu permohonan dan jasa kuota penangkapan ikan baru bakal dimulai pada 21 November sampai 29 Desember 2023. Saat ini KKP tetap menyelesaikan arsip keputusan menteri mengenai kuota penangkapan ikan tersebut.

“Kuota penangkapan saya pastikan utamanya untuk nelayan dan pelaku upaya perikanan dalam negeri. Maka dari itu saya minta teman-teman juga siap dengan sistem penangkapan nan baru ini. Perizinannya, tanggungjawab PNBP-nya, peralatannya seperti VMS, saya minta dilengkapi semuanya,” ujar Menteri Trenggono.

Mengenai kuota penangkapan selama setahun, sambung Trenggono, mekanismenya pelaku upaya nan bakal mengusulkan jumlahnya. Proses pengajuan dilakukan secara online sehingga efektif dan efisien. Sedangkan PNBP nan kudu dibayar pelaku upaya nantinya berasas hasil tangkapan bukan berasas kuota.

“Kalau kuota setahunnya 100 ribu ton misalnya, terus nan didapat 80 ribu ton, ya berfaedah PNBP nan dibayar ya 80 ribu ton itu,” beber Menteri Trenggono.

Sementara itu Ketua Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin menyambut baik rencana penyelenggaraan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di awal tahun depan. Dia berambisi pelaksanaannya dilakukan sebaik mungkin sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, menghidupkan industri perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekologi dapat tercapai.

Kajidin turut mengapresiasi Menteri Trenggono nan mau turun langsung menyampaikan subtansi PIT kepada nelayan dan pelaku usaha. Diakuinya nelayan maupun pelaku upaya belum sepenuhnya mengetahui sistem penyelenggaraan PIT.

“Program PIT sangat bagus sekali andaikan diterapkan secara benar. Semua peraturan pasti dibuat untuk kebaikan. Harapannya KKP terbuka sesuai dengan komitmennya bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan adalah Menteri Nelayan untuk memajukan nelayan. FNB bakal selalu bersuara andaikan dirasa ada perihal nan perlu disuarakan,” ungkap pelaku upaya perikanan asal Indramayu tersebut. (Kunjana)

Selengkapnya
Sumber Koranmadura
Koranmadura