Hardjuno Wiwoho: Pastikan Pemilu 2024 Berlangsung Jurdil

JAKARTA, Koranmadura.com – Pemerintah kudu memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan jujur dan setara (Jurdil), transparan, akuntable, dan bebas dari intervensi nan merugikan demokrasi.

Sebab kesuksesan penyelenggaraan pesta kerakyatan lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia kedepan sekaligus menopang kebangkitan sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nan sekarang meninggal suri.

Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023 mengatakan, pemilu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin nan mempunyai pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM

“Karena itu, sebagai pelaku upaya kecil, kami berambisi pemimpin nasional kedepan kudu punya keberpihakan kepada sector UMKM,” ujarnya.

Dia meneruskan, “Karena itu, tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan nan mereka usulkan, apakah mendukung sector UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung.”

Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

UMKM, kata dia, mempunyai stakeholder nan sangat krusial dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi.

Salah satu langkah paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan nan mendukung UMKM adalah dengan menggunakan kewenangan pilih dalam pemilu untuk memilih pemimpin nan bakal mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional.

Hardjuno menegaskan, pemilu adalah momen krusial bagi penduduk negara untuk berperan-serta dalam proses kerakyatan dan memilih para pemimpin mereka.

“Bagi kami pemilik upaya UMKM, pemilihan calon pemimpin nan tepat adalah suatu keharusan, lantaran pemimpin nan terpilih nantinya tentu bakal menentukan arah kebijakannya nan bakal berakibat terhadap kelanjutan upaya pemilik upaya UMKM,” terangnya.

Dia memastikan, calon pemimpin nan kompeten dan pro-UMKM bakal lebih condong mengambil langkah-langkah kebijakan nan mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM.

Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan support teknis.

“Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin nan berkomitmen bakal berupaya untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan nan terjangkau,” imbuhnya.

Hardjuno mengaku, UMKM mempunyai peran sentral dalam perekonomian. Sektor upaya rakyat ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Data menyebutkan, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara.

“Sektor ini memberikan kesempatan kerja bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk para pekerja berilmu rendah nan mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal,” ujarnya.

Selain itu, UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada wirausaha lokal untuk mengembangkan upaya mereka.

“Ini meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan UMKM juga mendukung kemandirian ekonomi.
Dengan mempunyai dan mengelola upaya sendiri, UMKM membantu masyarakat menjadi lebih berdikari secara ekonomi.

“Mereka tidak hanya berjuntai pada pekerjaan umum alias perusahaan besar,” tuturnya. (Sander)