DPRD Bangkalan Evaluasi Model Edukasi dan Koordinasi RSUD Syamrabu Tangani Ibu dan Bayi

Bangkalan, mediajatim.com — Kasus kematian ibu dan bayi setelah melahirkan di Kabupaten Bangkalan menjadi sorotan personil DPRD setempat.

DPRD menilai, kematian ibu dan bayi pascamelahirkan dipicu oleh kurangnya edukasi dan koordinasi antara bidan, Puskesmas dan RSUD Syamrabu.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Ahmad Hariyanto membeberkan bahwa beberapa waktu lampau dia mendapat laporan tentang ibu nan meninggal pascamelahirkan di Puskesmas.

Penanganan terhadap ibu nan melahirkan dan pascamelahirkan, kata Anto, semestinya ditangani tenaga medis nan berbeda.

Ironisnya, calon ibu, kata Anto, justru tidak mengetahui bahwa di RSUD ada nan bisa menangani secara unik ibu nifas alias pascamelahirkan.

“Ketika saya cek rupanya mereka tidak tahu, ini kan ada nan tidak nyambung antara RSUD, Puskesmas, dan Bidan,” ungkapnya, Jumat (13/10/2023).

Seharusnya, kata Anto, RSUD Syamrabu memberikan edukasi dan melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan perawat sehingga jika ada masalah pada ibu alias bayi pascamelahirkan bisa segera mendapat rujukan dan penanganan.

“Saya minta ini diperhatikan dan betul-betul dievaluasi, karena tidak menutup kemungkinan di desa alias kecamatan lain ada kasus nan sama,” tuturnya.

Menanggapi itu, Kepala Ruangan Camelia alias Ibu Nifas RSUD Syamrabu Bangkalan Emi Nuryawati mengaku tidak mengetahui mengenai adanya ibu alias bayi meninggal pascamelahirkan karena penanganan banyak dilakukan oleh Puskesmas alias bidan.

“Kami tidak tahu nan di wilayah, tetapi setahu kami itu tanggung jawab nan menangani persalinan,” jelasnya, Jumat (13/10/2023).

Namun Emi meminta para perawat dan Puskesmas untuk segera merujuk pasien ke RSUD Syamrabu jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut terhadap ibu alias bayi pascamelahirkan.

“Selama kami bisa terhubung maka kami bakal tangani sesegera mungkin,” pungkasnya.(hel/ky)