Liputan6.com, Jakarta - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD potensial mendominasi raihan bunyi di Jawa Timur pada Pilpres 2024. Secara khusus, dia menyebut Mahfud bakal mempertebal kelebihan Ganjar di wilayah tapal kuda dan Madura.
"Saya berbicara seperti itu lantaran beliau (Mahfud) dari sana asalnya. Kedua, Mahfud MD itu secara nasional banyak dikagumi. Dia juga sebenernya relatif tidak diragukan integritas dan kapabilitasnya. Secara religius cukup kental. Saya kira masyarakat di Madura dan wilayah tapal kuda pasti memberikan respon nan positif," ucap Emrus Selasa (24/10/2023).
Tapal kuda adalah julukan bagi area di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini mencakup tujuh kabupaten, ialah Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo dan Probolinggo.
Kini berumur 66 tahun, Mahfud kelahiran Kabupaten Sampang, Madura. Beberapa hari lalu, laki-laki nan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu dideklarasikan sebagai pendamping Ganjar di Pilpres 2024.
Menurut Emrus, figur sekaliber Mahfud nan merupakan intelektual di bagian norma dan juga dikenal cukup religius. Sosoknya bisa memikat penduduk Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah tapal kuda dan Madura. "Selain itu, dia adalah Gusdurian. Dia bisa dikatakan siswa loyal Gus Dur nan setia," ucap Emrus.
Emrus memandang gambaran Mahfud sebagai figur NU kultural dari Madura nan ditopang kualitas individual sebagai mahir norma tata negara bisa menjadi angan cerobong aspirasi politik penduduk NU. Mahfud tinggal mendatangi area ini untuk membangun ikatan lebih erat dengan pemilih dari segmen NU.
"Dengan keahlian nan dimiliki, saya pikir di wilayah nan kental dengan NU seperti Madura dan tapal kuda, saya kira dia mendulang bunyi di wilayah ini. Pada umumnya, masyarakat memandang dari sisi religius Pak Mahfud," ujar Emrus.
Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD hari ini, Minggu (22/10/2023). Pemeriksaan kesehatan ini wajib dilakukan sebagai salah satu syarat pencalonan.
* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini
Pilihan Warga NU di Tapal Kuda
Lebih jauh, Emrus menyebut Mahfud lebih berkesempatan dipilih penduduk NU dari Madura dan wilayah tapal kuda daripada calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ketua Umum PKB itu juga figur nan berpengaruh di kalangan penduduk NU Jawa Timur.
"Muhaimin meninggalkan Gusdur. Itu menjadi catatan juga. Tapi, coba lihat Mahfud MD. Catatan dia positif. Rekam jejak alias langkah dari Mahfud MD baik. Dia tidak mau melakukan manuver untuk politik pragmatis," ucap Emrus.
Di Jatim, elektabilitas Ganjar tergolong ciamik. Dalam survei Indikator Politik Indonesia nan dirilis awal Oktober lalu, Ganjar unggul dengan elektabilitas sebesar 43,9%, diikuti Prabowo (33,8%) dan Anies (14,4%).
Emrus berpandangan rekam jejak Mahfud nan sudah malang melintang di lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif yag tak perlu diragukan lagi bisa menarik hati pemilih. Pengalaman Mahfud di politik bisa menjadi jagoan Ganjar mendapat lebih banyak bunyi NU.
"Saya memandang memang tokoh seperti Mahfud nan semestinya maju dan jangan seseorang nan baru tiga tahun jadi walikota nan belum matang dalam berproses," kata Emrus.
Minta ASN di Kemenko Polhukam Netral
Cawapres Mahfud Md meminta pejabat dan pegawai di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) tidak ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, alias mendukung Menko Polhukam alias menolak Menko Polhukam.
"Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam," tegas Mahfud dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu (21/10/2023).
Mahfud meminta para pegawai di Kemenko Polhukam bekerja seperti biasa usai dirinya resmi sudah didaftarkan menjadi Cawapres.
"Tidak usah mendukung alias tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi kerabat dan family kerabat di rumah, tapi di instansi ini jangan gunakan akomodasi untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," kata Mahfud.
Imbauan tersebut menurut Mahfud tidak hanya untuk pegawai Kemenkopolhukam, melainkan juga semua pegawai di lembaga pemerintahan.
“Ini juga bakal saya sampaikan kepada semua abdi negara dan lembaga pemerintah, agar pemilu melangkah netral,” kata dia.
Mahfud mengingatkan politik nan kudu dikembangkan Kemenko Polhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
"Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor," pungkas Mahfud.
* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.