Bukan Penonton di Negara Sendiri, Perempuan Jadi Aktor Penting Penopang dan Pemberdayaan Ekonomi

JAKARTA, Koranmadura.com – Pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkepanjangan memerlukan kontribusi dari seluruh tokoh ekonomi, termasuk dalam perihal ini kaum perempuan. Hal tersebut dikemukakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo pada Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

“Salah satu nan perlu didorong adalah gimana kaum wanita ini menjadi tokoh untuk mendorong dan menopang kemajuan ekonomi. Jadi kaum wanita bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah tentu bakal terus mendorong wanita menjadi tokoh krusial dalam pemberdayaan ekonomi, tokoh krusial dalam penanganan pangan, dan tokoh krusial dalam inklusi keuangan,” tegas Menko Airlangga, seperti dilansir ekon.go.id.

Dari segi pangan, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa salah satu nan paling krusial untuk didorong ialah aktivitas memerangi food waste. “Ini real. Bagaimana food waste itu bisa dimanfaatkan dan kita bisa membuatnya efisien. Karena banyak saudara-saudara kita nan kekurangan pangan,” ujar Menko Airlangga.

Terkait akses terhadap jasa finansial formal, Pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) nan salah satu golongan sasarannya ialah perempuan. Dengan support dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, akses finansial inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8% pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1% pada tahun 2022.

Namun, tingginya tingkat inklusi finansial di Indonesia belum diikuti dengan literasi finansial masyarakat dimana saat ini baru mencapai 49,68%. Hal ini menandakan penggunaan produk serta jasa finansial tidak diikuti dengan pemahaman nan memadai.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ekon.go.id

“Kesenjangan alias gap antara inklusi dan literasi mempunyai potensi akibat serius bagi masyarakat, terutama mengenai ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal. “Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong nan disediakan Pemerintah ialah Kredit Usaha Rakyat,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, SNKI juga bermaksud agar semua wanita di Indonesia mempunyai kesetaraan akses kepada produk dan jasa finansial umum nan kondusif dan terjangkau, untuk mendukung aktivitas produktif wanita dan meningkatkan kualitas hidup wanita dan keluarga, serta mendorong kemandirian wanita dalam berperan-serta aktif pada perekonomian. Sesuai sasaran pembangunan berkepanjangan (Sustainable Development Goals/SDGs) nan kelima ialah “Kesetaraan Gender”, Pemerintah berkomitmen menghadirkan kesetaraan kelamin dan pemberdayaan kaum wanita dalam segala aspek kehidupan.

Upaya untuk memberikan kesempatan dan mendorong wanita agar dapat terus berkembang salah satunya melalui peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital. Pemerintah juga telah menyiapkan beragam kebijakan seperti akomodasi pembiayaan, dalam corak Kredit Usaha Rakyat dan Program Kartu Prakerja.

“Perempuan Indonesia Maju kudu menjadi akselerator, fasilitator, dan agregator daripada Kredit Usaha Rakyat. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pihak nan terlibat dalam pemberdayaan wanita agar wanita dapat terus berkarya untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh, dan itu lantaran wanita Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. (Kunjana)