BBWS Brantas Jamin Proyek DPT Sungai Kali Anjuk Sumenep Tak Menggerus Sungai

Sedang Trending 6 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Sumenep (beritajatim.com) – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas menjelaskan bahwa pengerjaan proyek tembok penahan tanah (DPT) di Sungai Kali Anjuk, Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep telah melalui kajian mendalam mengenai teknis pekerjaan.

Proyek tersebut dikerjakan atas usulan dari pemerintah wilayah lantaran Sungai Kali Anjuk termasuk kategori rawan langsor. Hal itu disampaikan PPK Sungai Pantai IV, BBWS Brantas, Mohamad Muchlisin Mahzum, menanggapi rumor tak sedap mengenai proyek DPT tersebut.

“DPT itu usulan dari wilayah sejak beberapa tahun lalu. Setelah dari pusat turun, baru kita ke lapangan memastikan kondisi sekaligus mapping langkah nan bakal dikerjakan,” terangnya, Sabtu (21/10/2023).

Sedangkan mengenai pekerjaan proyek DPT nan dinilai dapat berpotensi menggerus pemisah sungai sehingga rawan memicu terjadinya banjir seperti tudingan Komisi III DPRD Sumenep usai cek lokasi, Muchlisin pun menepisnya. Menurutnya, dasar nan disampaikan tidak tepat.

“Lebar sungai malah kita samakan dengan lebarnya jembatan. Ini kita punya info lebar sungai baik ‘before’ maupun ‘afternya’. Kan sebelum dikerjakan lebar sungai itu paling hanya 5 meter, sekarang kita samakan lebarnya dengan jembatan menjadi sekitar 23-24 meter,” bebernya.

Kemudian tentang gedung DPT nan diletakkan di sebelah kiri jembatan, lanjutnya, perihal itu juga lantaran kajian Hidrologi dan Hidrolika. Di bagian jembatan sebelah kiri rawan terjadi longsor dibandingkan di sebelah kanan.

“Dibangun sebelah kiri itu lantaran tikungan luar. Nah tikungan luar itu local scorringnya besar sekali. Beda dengan nan sebelah kanan, jika itu kan tikungan dalam. Untuk tahun depan (2024,red) baru kita lanjutkan pekerjaan ke sisi sebelah kanannya,” tandas Muchlisin.

Sementara tentang anggaran pembangunan DPT nan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 itu dikabarkan mempunyai nilai perjanjian sebesar Rp 7,8 miliar. Namun jenis BBWS, anggaran DPT tidak sebesar itu. “Untuk anggaran nan dibutuhkan pada proyek ini sebesar Rp 6,6 miliar nan berupa kontrak,” jelasnya.

Hal senada juga dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep, Eri Susanto. Menurutnya, proyek DPT tersebut memang sudah lama diajukan ke pemerintah pusat. Namun, baru tahun ini bisa dikerjakan. “Kewenangan dan teknis memang di BBWS. Pemerintah Daerah sifatnya hanya koordinasi. Dan proyek ini tetap terus bersambung sampai tahun depan,” katanya.

Eri menambahkan, dengan adanya proyek DPT itu, justru bakal semakin menguatkan pemisah sungai. Sebab, lebarnya disesuaikan dengan jembatan dengan luas sekitar 23-24 meter. “Sudah sama itu dan dikembalikan ke asal lagi. Jadi saya rasa sudah tidak ada persoalan. Kalau untuk teknis lebih lanjut silakan koordinasi ke BBWS Brantas saja,” tukasnya. (tem/kun)

BACA JUGA: PWI-Perbakin Sumenep Gelar Paintball Wargame, Ajang Refreshing OPD


Baca buletin lainnya di Google News alias langsung di laman Indeks


Navigasi pos

Selengkapnya
Sumber Beritajatim
Beritajatim