Bapemperda Minta OPD Lengkapi Ini dalam Rapaerda Pajak dan Retribusi Daerah

Sedang Trending 4 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

MADURANEWS.CO, Sampang– Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengungkap bahwa ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sampang nan belum menyertakan nilai dari hasil pajak dan retribusi dalam finalisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Husnul Yakin ketika di Rapat Paripurna dengan aktivitas nota penjelasan Bupati terhadap raperda APBD Tahun 2024, persetujuan berbareng raperda pajak wilayah dan retribusi wilayah serta pengumuman akhir masa kedudukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Senin (16/10/2023).

Anggota Bapemperda DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin mengatakan, bahwa pihaknya perlu menyampaikan secara unik di Paripurna tersebut kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), termasuk juga komandan dari Tim Raperda kabupaten. Bahwa nantinya dalam rangka penyelarasan akhir dari Raperda tersebut, bakal ada paraf sebelum disampaikan pertimbangan permohonan kepada gubernur Jawa Timur.

“Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini perlu paraf dari Bapemperda beserta bagian hukum,” katanya.

Kemudian Ia menambahkan, bahwa perihal tersebut perlu pihaknya selaraskan lantaran pada akhir pembahasan finalisasi dibeberapa waktu lalu, menurut Agus ada beberapa OPD nan belum memasukkan nilai-nilai dari pajak dan retribusi, termasuk juga penyampaian potensi. Semisal potensi parkir, itu lokasinya dimana saja, terus bobotnya berapa. 

“Kalau ada potensi-potensi seperti itu, hasil analisa kenapa parkir itu kok meningkat pendapatannya kudu dimasukkan, baik itu  bertambahnya lokasi, lantaran bertambahnya luasan, lantaran bertambahnya tenaga dan seterusnya,” ujarnya.

Karena itu menjadi syarat nan kudu dilampirkan dalam penyampaian laporan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk juga kepada gubernur Jawa Timur.

“Kami hanya mau memastikan bahwa seluruh OPD nan ada disidang pembahasan berbareng ini tidak ada nan terlewatkan,” tukasnya. (san)

Selengkapnya
Sumber Madura News
Madura News